SULTRA.SIBERINDO.CO – Dalam rangka melakukan pemetaan kebutuhan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta menginventarisasi kebutuhan kerja sama Program Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Tim Penanganan Kerja Sama Ditjen AHU melaksanakan kunjungan dan koordinasi teknis dengan Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Rabu (26/8).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan kerja sama yang dapat mendukung pelaksanaan program dan layanan AHU di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Penanganan Kerja Sama Ditjen AHU melakukan diskusi dan koordinasi bersama jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara terkait kebutuhan, potensi, serta peluang kerja sama yang dapat dikembangkan. Pembahasan juga diarahkan pada inventarisasi mitra strategis dan bentuk kerja sama yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi AHU di wilayah Sulawesi Tenggara.
Koordinasi teknis ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan kebutuhan kerja sama yang lebih komprehensif, sehingga dapat menjadi bahan dalam penyusunan dan pengembangan program kerja sama Ditjen AHU dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mendukung penguatan sinergi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai instansi, lembaga, dunia pendidikan, organisasi profesi, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyambut baik koordinasi teknis ini sebagai langkah nyata memperluas jangkauan layanan hukum di daerah. “Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga organisasi profesi—sangat krusial. Melalui pemetaan ini, kita inginkan program AHU di Sulawesi Tenggara tidak berjalan sendiri, melainkan berdampak langsung dan makin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Topan.
