“Saya minta kepada yang 12 orang itu untuk menghentikan aksinya memprovokasi masyarakat dalam bentuk premanisme. Karena negara tidak boleh tunduk pada premanisme,” tegasnya lagi.
Sultra.siberindo.co : Demo penolakan calon tenaga kerja lokal (TKL) terjadi di daerah lingkar industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) Sabtu (25/7/2020). Demo tersebut diduga didalangi oknum karyawan perusahaan PT VDNI dan PT OSS dengan mengatasnamakan masyarakat setempat.
Pendemo mengiginkan agar perekrutan karyawan kembali dilakukan oleh pihak perusahan, seperti sebelumnya. Jangan ada campur tangan Pemda, apalagi aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana proses perekrutan yang terjadi hari ini.
Aksi itupun mengundang reaksi keras dari Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara. Ia menegaskan, dirinya yang saat ini sebagai wakil kepala pemerintahan di Konawe, mewakili 258 ribu jiwa warga. Sikapnya jelas, menentang keras aksi demonstrasi yang diduga diprovokatori oleh sejumlah oknum karyawan.
“Sikap pemerintah terhadap aksi itu jelas, salus populi suprema lex esto, yakni keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya
Atas prinsip itu lanjut Gusli, pemerintah dengan tegas menolak tuntutan aksi yang meminta agar proses perekrutan di kembalikan ke perusahaan. Menurutnya, perekrutan yang terjadi selama ini telah banyak menyusahkan warga. Sebab, ada sejumlah oknum yang bermain dengan memungut biaya (pungutan liar atau pungli, red) 3 juta sampai 5 juta per orang. Dari situlah Pemda mengambil alih dan mengawal perekrutan bersama APH (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk memutus mata rantai pungli.
Kepada 12 orang diduga menjadi dalang atas demontrasi tersebut, Gusli meminta agar menghentikan aksinya. Sebab aksi itu sangat menghambat 10 ribu pendaftar calon TKL yang berkasnya sudah masuk.
“Saya minta kepada yang 12 orang itu untuk menghentikan aksinya memprovokasi masyarakat dalam bentuk premanisme. Karena negara tidak boleh tunduk pada premanisme,” tegasnya lagi.
Gusli melanjutkan, dirinya memberi waktu kepada 12 oknum tersebut untuk menghentikan aksi provokatifnya. Jika masih lanjut, maka dirinya yang atas nama Pemda tidak segan-segan membuat aksi balik dengan mengerahkan massa dari warga Konawe yang jauh lebih besar untuk mendatangi oknum-oknum tersebut.
“Kalau mereka masih mau aksi lagi, saya akan kerahkan 29 kecamatan, 292 desa, 58 kelurahan, saya akan duduki rumah masing-masing 12 orang itu. Ini perintah wakil kepala daerah. Kita tidak boleh tunduk. Ini untuk kepentingan negara. Tidak boleh kepentingan negara tunduk kepada kepentingan pribadi,” keras Gusli.
Orang nomor dua di Konawe itu dengan nada tinggi kembali menegaskan, Pemda sangat marah dengan aksi premanisme yang terjadi dalam demo yang menolak perekrutan 5 ribu TKL. Ia sendiri menyatakan akan menabrak kalau ada orang yang menghadang kepentingan warga dalam proses penerimaan TKL di VDNI dan OSS.
“Kalau hanya 10 sampai 20 orang, 100 sampai 200 orang, saya akan catat besar-besar bahwa mereka melakukan sistem premanisme dan menghambat masuknya hajat orang banyak. Sekarang yang mendaftar di Wekoila 10 ribu orang. Bagaimana kalau saya umumkan agar hari apa, mereka turun semua di sana (Morosi, red), duduki itu rumah masing-masing orang yang mengatasnamakan dirinya humas,” tegasnya memperingatkan.
Lanjut Gusli, tidak boleh seorang Humas perusahaan demo supaya dikasi peluang untuk menyusahkan rakyat. Kata Gusli, mereka sudah ada gaki Rp7 juta per bulan, sehingga jangan lagi repotkan warga dengan dibukanya potensi keran pungli.
“Kalau selama ini saya diamkan, untuk kali ini tidak, karena ini untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak,” tandasnya. (Randa/www.kalosaranews.com)
Komentar