KONAWE SELATAN – SULAWESI TENGGARA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengar PT Kilau Indah Cemerlang (KIC) dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat Kecamatan Baito, Rabu 08 September 2021
Masyarakat Baito Jurmawan menyampaikan PT. KIC telah merusak akses jalan Laribone yang statusnya sebagai Jalan Usaha Tani.
KIC juga telah terbukti melanggar SK Bupati No. 503/343/Tahun 2019 Tentang pemberian Izin Lokasi bagian hak dan kewajiban perusahaan, serta telah terbukti melakukan pengrusakan aliran sungai menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu lanjut Jurywoman, PT. KIC diduga telah melakukan pemalsuan Hak Guna Usaha (HGU) yang di terbitkan oleh pihak BPN Konawe Selatan tahun 2014 dan telah melakukan pembohongan kepada masyarakat dengan tidak melakukan ganti rugi tanaman tumbuh masyarakat.
“upaya masyarakat yang dilakukan semenjak masuk PT. KIC masyarakat memperbaiki jalan swadaya sepanjang 3 km yang rusak parah, serta izin lokasi PT. KIC adalah tanaman tebu, tapi fakta di lapangan adalah tanaman kelapa” kata Jurmawan usai dipersilakan menyampaikan aspiranya oleh Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo
Kata Jurmawan pihaknya meminta agar PT. KIC tidak melakukan aktivitas di dua desa yaitu DEsa Sambahule dan Baito. Juga pihak PT. KIC tidak boleh masuk mengolah lahan, bagi lahan yang belum diganti rugi”katanya
“Kami seluruh masyarakat Baito tidak menerima lagi negosiasi dengan kata lain tidak menerima perusahaan PT. KIC masuk di wilayah Kecamatan Baito” tambahnya.
Setelah mendengarkan keluhan dari masyarakat Kecamatan Baito, Irham kalenggo mengatakan DPRD bersama aliansi akan melakukan klarifikasi ulang dan peninjauan lokasi minggu ke-3 September 2021. jika pihak perusahaan sudah melewati HGU berarti sudah melakukan pelanggaran. Harusnya verifikasi lahan, ganti rugi dan olah.
“PT. KIC juga harus siap memperbaiki jalan setelah cuaca bagus, terkait dengan ganti rugi akan dibicarakan ulang sebab belum tuntas. Lahan masyarakat yang belum di ganti rugi dan diselesaikan PT. KIC tidak boleh melakukan aktivitas” kata Irham Kalenggo saat memimpin rapat
Selain ketua DPRD, anggota DPRD lain nya dr. Sabri Taridala mengatakan DPRD tidak memihak di satu pihak, tapi DPRD berpihak kepada masyarakat, PT.KIC dan BPN. Apapun yang disampaikan masyarakat di tempat ini memang kita harus selesaikan bersama, dan pemegang izin lokasi wajib akui adanya keluhan pemilik lahan.
Terkait dengan itu pihak PT. KIC menjelaskan terkait pergantian tanaman tumbuh, “bukan berarti kami tidak ingin mengganti tetapi kami masih memverifikasi, dan pada bulan Agustus 2014 telah diterbitkan HGU, lagi proses dan butuh waktu”ungkap HM
Ketua DPRD mengajak PT. KIC dengan masyarakat untuk berkoordinasi mana saja jalan yang akan di perbaiki setelah cuaca baik, serta berapa yang belum diganti rugi, dan sekali lagi PT. KIC tidak boleh beraktivitas didalam lahan-lahan masyarakat sebelum diganti rugi/diselesaikan”tegasnya.( Satriani/www.kalosaranews.com)
Komentar