KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengundang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk berkunjung ke Sultra. Hal itu disampaikan Gubernur Ali Mazi saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang digelar BPKM secara virtual dan dihadiri langsung oleh Bahlil Lahadalia, Selasa (6/10/2020).
Rakor bertema Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata, Pengembangan Kawasan, Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Tahun Anggaran 2020 ini dihadiri oleh kepala daerah atau perwakilan kepala daerah seluruh Indonesia.
Undangan ini terkait dengan sejumlah rencana investasi di Sultra yang membutuhkan dukungan dari BKPM. Pada kesempatan itu, ia memaparkan potensi, rencana, dan perkembangan investasi di Sultra.
Salah satu permintaan yang dikemukakan Ali Mazi adalah perihal peningkatan status Bandara Haluoleo menjadi bandara internasional. Dalam waktu dekat, pihaknya akan akan segera bersurat ke pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan peningkatan status bandara.
Peningkatan status bandara itu, kata dia, terkait dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menjadikan Kendari sebagai titik embarkasi jamaah haji. Menurutnya, usulan menjadikan Kendari sebagai salah satu titik embarkasi sudah dilakukan sejak 2003 lalu, namun hingga saat ini belum juga disetujui.
“Ini disebabkan karena bandara kita yang belum internasional. Saya mohon kepada bapak menteri( Kepala BKPM) untuk didukung,” ujar Ali Mazi.
Selain bandara, politikus Partai NasDem itu juga memaparkan perihal potensi investasi lainnya dari berbagai sektor seperti pariwisata, perikanan, dan pertambangan. Di sektor pariwisata ia paparkan tentang pengembangan pariwisata di Wakatobi dan Pulau Labengki di Konawe Utara.
“Kami juga sedang membangun jalan pariwisata dari Kendari ke Toronipa yang merupakan jalan wisata. Diperkirakan Desember 2021 jalan tersebut sudah selesai. Nantinya kami akan undang bapak Menteri mendampingi Presiden untuk meresmikan proyek itu,” katanya.
Di sektor perikanan, disebutkan kawasan pengembangan industri perikanan terpadu untuk menampung hasil laut dari kawasan Timur Indonesia. Rencana ini sudah pernah diusulkan ke Bappenas dengan luas kawasan mencapai 180 hektar di wilayah Kabupaten Buton.
Khusus pada sektor pertambangan, Ali Mazi menyampaikan harapan khusus terkait dengan izin investasi yang telah dikeluarkan BKPM sebanyak 97 izin. Dari semua perusahaan yang telah mendapat izin tersebut, baru empat perusahaan yang sudah beraktifitas dengan membangun smelter.
Artinya, ada 93 izin yang belum beroperasi, sehingga diharapkan peran Kepala BKPM untuk mendorong agar perusahaan pemilik izin tersebut segera berkoordinasi kepada gubernur ataupun instansi pelayanan terpadu satu pintu di Sultra.
“Pak menteri jika berkenan kita undang ke Sultra. Syukur-syukur ada para investor yang sudah mendapatkan ijin dari pemerintah pusat untuk segera ke Sultra,” tutur Ali Mazi. (basisa/irwan)
sumber: penasultra.id
Komentar